Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja reses di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (25/7/2025). Foto: Hanum/vel

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Ia juga menyampaikan perlunya kehadiran psikolog bersertifikat di setiap unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

"Korban kekerasan ini memerlukan pendampingan khusus oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan pemahaman psikososial. Sudah saatnya pendampingan tidak dilakukan secara konvensional dan tentunya harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional dan tersertifikasi,” ucapnya di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (25/7/2025).

Lebih lanjut, menurutnya, saat ini banyak kasus kekerasan yang bersinggungan dengan ranah pidana. Maka dari itu, pendamping harus memahami aspek hukum dan mampu memberikan layanan pemulihan secara menyeluruh. Ia juga mendorong Kementerian PPPA untuk memberikan dukungan anggaran khusus bagi rekrutmen dan pelatihan psikolog ASN di daerah.

Karena itu, politisi fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) itu pun menilai bahwa langkah ini sejalan dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia yang telah ditetapkan pemerintah. Selain psikolog, Haeny juga meminta agar aparat penegak hukum dan petugas sosial diberi pelatihan terpadu agar memahami prosedur perlindungan anak dan perempuan secara komprehensif.

"Komisi VIII DPR RI akan terus memantau pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan di daerah serta memperjuangkan kebijakan afirmatif agar layanan tersebut dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat," tegas Haeny. (hnm/aha)